Daerah belum membentuk SATGAS THR



Jakarta, cyber online, Beberapa waktu lalu Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan surat edaran nomor: SE.06/MEN/VIII/2011 tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia tertanggal 5 Agustus 2011.
Melalui surat edaran tersebut pemerintah mendorong para Gubernur, Bupati dan Walikota agar senantiasa mengingatkan dan menegaskan para pengusaha agar pembayaran dilaksanakan tepat waktu, dan untuk meringankan beban para pekerja/buruh dan keluarganya yang akan mudik lebaran, maka diharapkan para Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mendorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk menyelenggarakan mudik lebaran bersama.
Pemerintah juga menginstruksikan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran THR keagamaan dan untuk kelancaran pelaksanaan mudik lebaran, diharapkan masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota segera membentuk Satuan Tugas (satgas) Ketenaga kerjaan Peduli Lebaran 2011.
Tapi sayangnya beberapa daerah seperti menanggapi “dingin” surat edaran dari pemerintah tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa daerah yang sampai berita ini diturunkan(19/08, red) belum juga membentuk satgas ketenagakerjaan peduli lebaran 2011.
THR merupakan kewajiban pengusaha yang diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dan bekerja secara terus menerus. THR bagi pekerja/buruh diberikan 1 (satu) kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
Besarnya nominal THR dapat bervariasi bergantung dari masa kerjanya. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan dan bekerja secara terus menerus atau lebih, THR harus dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan upah. Namun, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan dan bekerja secara terus- menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan: jumlah bulan masa kerja dibagi 12 x 1 bulan upah. (JW)

0 Comments:

Post a Comment