Korupsi dari sudut pandang Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi clientelistic, yaitu kompetisi dengan iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (direct payment) untuk menarik simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (pork-barrel spending), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (allocational policies), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.



Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi dibanyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
Baca Juga : Norma

Korupsi dari sudut pandang Sosiologis

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perlaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai mahluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interkasi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (individual deviation), yaitu tindak kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (group deviation) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id I. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

Korupsi dari sudut pandang Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya “ongkos manajemen” seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi.

Korupsi dari sudut pandang Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersaandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (systemic corruption) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic-minded, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasnyai. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. Pertama, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). Kedua, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. Ketiga, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama “memperoleh jatah” dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh “bagian atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur- unsur sebagai berikut:
  1. Perbuatan melawan hukum;
  2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
  3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
  1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
  2. Penggelapan dalam jabatan;
  3. Pemerasan dalam jabatan;
  4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
  5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).