Pengertian Radikalisme Menurut Para Ahli


Arti Radikalisme Menurut Komaruddin (2002:212) bahwa radikalisme berasal dari bahasa Latin "radix", yang berarti akar, kaki, atau dasar. Jadi, radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan pembaharuan atau perubahan sosial dan politik dengan ekstrim dan drastik hingga ke akarnya.



    Arti Radikalisme adalah gerakan-gerakan dari kaum pinggiran, karena sebab-sebab tertentu. Mereka menggunakan cara-cara yang radikal, keras dan secara tiba-tiba, baik itu mengenai strategi, taktik, tujuan maupun sasaran dari gerakan itu.

    Arti Gerakan radikal menurut Sartono Kartodirdjo (1975:241) adalah gerakan-gerakan rakyat yang bersifat tradisional, sehingga strategi dan taktiknya masih terlalu sederhana, berumur sangat pendek, berada dalam lingkup lokal atau regional dan umumnya dilakukan untuk melawan keadaan yang dianggap tidak adil.

    Faktor Penentu Gerakan Sosial

    Pengertian Radikalisme Menurut Para Ahli


    Sebuah gerakan dapat terjadi apabila terdapat sejumlah faktor penentu, yaitu sebagai berikut (http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial) :

    1. Structural Conduciveness (Kondisi Struktural), yaitu suatu struktur sosial yang mendukung terjadinya suatu gerakan. Terdiri dari under conditions of economic pressure (tekanan ekonomi) dan the structure of the social and politic situation (struktur keadaan sosial dan politik).
    2. Structural Strain (Ketegangan Struktural), yaitu adanya ketegangan struktural yang timbul. Terdiri dari extreme religious movement (gerakan keagamaan yang ekstrem), race riots (rasisme), dan economic deprivation (depresi ekonomi).
    3. The Precipitating Factor (Faktor Pemercepat), yaitu faktor pencetus yang berupa suatu dramatik, suatu peristiwa empirik.
    4. Mobilization into action (Mobilisasi Untuk Mengadakan Aksi), yaitu suatu mobilisasi untuk bertindak, dalam hal ini peranan seseorang amat menentukan. Situasi dapat berkembang dari kepanikan, timbulnya kerusuhan dan kemudian diteruskan dengan agitasi untuk reform atau revolusi.
    5. The Operation of Social Control (Kontrol Sosial), yaitu pengoperasian kontrol sosial atau faktor penentu yang berbalik mencegah, mengganggu, membelokkan, atau merintangi gerakan itu.

    Pengertian Kekerasan

    Definisi kekerasan dari New Oxford Dictionary adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusakan, atau membunuh seseorang atau sesuatu.

    Menurut Colombijn (I Ngurah Suryawan, 2010: 20), mengkategorikan kekerasan menjadi 4 bagian :

    1. Kekerasan oleh negara atau lembaga negara
    2. Kekerasan oleh kelompok masyarakat
    3. Kekerasan oleh kelompok jagoan dan milisi
    4. Kekerasan oleh perorangan yang berkumpul untuk sementara dalam kerumunan

    Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata "violence", berasal dari bahasa Latin "violentia", yang berarti force, kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kekerasan digunakan sebagai padanan "violence", yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

    Menurut Dom Helder Camara yang mengemukakan mengenai teori spiral kekerasan, di mana ada tiga bentuk kekerasan, yaitu:

    1. Kekerasan yang bersifat personal, merupakan sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidak-adilan sosial dan ketimpangan ekonomi.
    2. Institusional, Ketidakadilan ini juga terjadi sebagai akibat dari upaya sekelompok elit, yang mempertahankan kepentingan mereka, sehingga membuat kondisi kelompok bawah hidup di bawah standar yang layak sebagai manusia. Kondisi tersebut yang mendorong munculnya kekerasan institusional, yaitu pemberontakan dan protes di kalangan masyarakat sipil.
    3. Struktural. Ketika kondisi tersebut telah terjadi, maka kemudian penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus menggunakan cara-cara kekerasan. Hal tersebut memunculkan kekerasan struktural yaitu represi penguasa, di mana digunakan cara-cara kekerasan oleh lembaga negara untuk menekan pemberontakan sipil. Represi negara yang dilakukan akan memperparah kondisi ketidakadilan (I Ngurah Suryawan, 2010:92-93).

    Menurut Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci, yaitu agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, melainkan juga harus menyetujui dominasi kekuasaan mereka.

    Pengertian hegemoni menurut Gramsci yaitu penguasaan oleh satu atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis dan bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuatan sosial yaitu dengan cara melalui perjuangan politik dan ideologi. Hegemoni tidak pernah diperoleh begitu saja, tetapi harus selalu diperjuangkan. Hal ini jelas menuntut kegigihan yang tinggi dari kelas penguasa untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dalam berbagai kekuatan sosial (Roger Simon, 2000:19-20).

    Menurut Habermas yang dikutip oleh Zainuddin Maliki (2004: 25-26), penguasa diberi hak oleh publik dalam menjalankan kekuasaan dan bahkan dominasi, baik melalui kekerasan maupun legitimasi. Namun, dominasi bisa terjadi ketika seorang penguasa memaksakan kehendaknya pada pihak lain dengan memberi pandangan bahwa tindakan itu benar. Penguasa membungkus kekerasan dengan memanipulasi sentimen masyarakat dan memberikan justifikasi politik dengan menggunakan ideologi tertentu.

    Dalam kekerasan masyarakat terdapat juga faktor politik yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekerasan masyarakat berlatar politik. Pada dasarnya, kekerasan masyarakat adalah kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat akibat ketidakadilan, penindasan, represi yang dialami oleh kelompok masyarakat.

    Kekerasan politik terjadi karena diterapkannya sistem politik kekerasan di masyarakat yang dipelopori oleh negara atau pemerintah ke dalam sistem pelaksanaan pemerintahan. Ada kaitan yang erat antara kekerasan politik dan sistem pemerintahan yang diterapkan atau dianut oleh suatu negara. Di situ sebenarnya terdapat kaitan langsung antara partisipasi, stabilitas, dan kekerasan (I Ngurah Suryawan, 2010: 18).

    Kekerasan politik sering dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk psikologis. Kekerasan politik ini berbentuk indoktrinasi, ancaman, tekanan, dan pembatasan informasi. Kekerasan oleh negara dan aparaturnya terjadi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan atau kepentingan ideologis negara.

    Pemerintah menganggap dirinya mempunyai hak untuk menempuh cara kekerasan apabila ada yang mengganggu integrasi dan ideologi bangsa. Gasasan politik sepenuhnya berpusat pada hubungan kekuasaan dan kepentingan. Gerakan politik dapat dilakukan dengan kerja sama antara ulama, kaum intelektual, dan pengusaha untuk menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

    Referensi :

    • I Ngurah Suryawan, 2010: 18
    • Zainuddin Maliki (2004: 25-26)
    • Roger Simon, 2000:19-20
    • Komaruddin (2002:212)
    • Sartono Kartodirdjo (1975:241) 
    • FREDYASTUTI ANDRYANA 2011
    • http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_sosial
     




    Post a Comment

    Previous Post Next Post