Ads Here

Selasa, Januari 12, 2021

Pengertian Hukum Udara Internasional Adalah

Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu cabang ilmu hukum internasional yang relatif baru, karena baru mulai berkembang pada permulaan abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara.

 

Oleh karena itu berbeda dengan hukum laut yang pada umumnya bersumber pada hukum kebiasaan, hukum udara dan angkasa luar terutama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang bersifat konvensional, sedangkan hukum kebiasaan hanya mempunyai peranan tambahan dalam pembentukan hukum udara dan angkasa luar (Syahmin A. K. dkk, 2012:23).  

 

kecelakaan pesawat

 

 

Para ahli hukum internasional pada umumnya belum ada kesepakatan yang baku secara internasional yang dapat diterima mengenai pengertian hukum udara (air law). Mereka kadang-kadang menggunakan istilah hukum udara (air law) atau hukum penerbangan (aviation law) atau hukum navigasi udara (air navigation law) atau hukum pengangkutan udara (air transportation law) atau hukum aeronautika penerbangan (aeronautical law) atau hukum udara-aeronautika (air-aeronautical law) yang saling bergantian tanpa dibedakan satu terhadap yang lain. Istilah-istilah aviation law, atau navigation law atau air transportation law atau aerial law atau aeronautical law atau air-aeronautical law pengertiannya lebih sempit dibandingkan dengan pengertian air law (H. K. Martono dan Agus Pramono, 2013:3).

 

Hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional (M. Lach, 1999:134).

 

Hukum udara yang mengatur penerbangan militer dan sipil, pada tingkat internasional, paling tidak sudah dijadikan landasan hukum yang utama bagi terciptanya keselamatan pemanfaatan ruang udara. Ketentuan hukum udara yang mengatur navigasi dan transportasi udara, baik untuk saat ini maupun pada masa lampau selalu diarahkan pada penerbangan sipil komersial atau sipil lainnya, di luar penerbangan oleh pesawat udara militer.

 

Hukum udara mengatur penerbangan pesawat udara berdasarkan pada paradigma konseptual yang harus mampu menciptakan perbedaan pengaturan bagi penerbangan pesawat udara sipil dan penerbangan udara militer. Pada hakikatnya, hukum udara merupakan suatu keseluruhan peraturan hukum tertulis dan atau tidak tertulis yang merupakan tatanan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup hukum udara mencakup pengaturan yang meliputi pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udra, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terakit dengan penerbangan (Dr. Agus Pramono, 2011:7-8).

 

Menurut Otto Riese dan Jean T. Laccour yang menuliskan pengertian dari hukum udara adalah  seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan, pesawat-pesawat terbang dan ruang udara dalam peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan” (Azwar Ananda, 1997:19). 

 

Sedangkan menurut Suherman, Hukum udara sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur ruang udara dan penggunaannya untuk penerbangan (Azwar Ananda, 1997:19). 

 

Referensi:

 
FR. Wuri, 2017, Pengaturan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 dalam Proses Investigasi...


Tidak ada komentar:

Posting Komentar