Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


(Tema gelap kini tersedia)
    
Aktifkan agar pengalaman membaca menjadi lebih nyaman
    

Fintech : Perkembangan, Pengertian, Jenis-Jenis, Kelebihan, Kekurangan, Dasar Hukum Fintech

Perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh maupun dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian di Indonesia. Hampir keseluruhan masyarakat Indonesia dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa menggunakan smartphone/laptop/computer/tablet dan sistem android lainnya. Perkembangan teknologi digital dan internet yang tersebar dilingkup masyarakat akan semakin canggih dan dapat dimanfaatkan di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya merambah dalam lingkup perdagangan/bisnis tetapi juga pada sektor industri keuangan. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya teknologi keuangan atau financial technology (fintech) (Ernama, et al 2017). 
 
 
Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, World Bankdalam Nizar (2016) berpendapat bahwa fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif dan efisien.
 

Data Perkembangan Fintech di Indonesia

 
Menurut OJK (2019), Perkembangan fintech berdasarkan jumlah perusahaan di Indonesia per tanggal 10 Juli 2019 kini mencapai 268 perusahaan. Perusahaan yang terdaftar/berizin di OJK ada 113 perusahaan sedangkan perusahaan yang ini dalam proses pendaftaran 41, perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftarannya dikembalikan 92, perusahaan yang berminat mendaftar 22.
 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019(data diolah)
Perkembangan fintech berdasarkan data OJK (2019) per 10 Juli 2019 diatas, menunjukkan perkembangan penyaluran pinjaman di Jawa dan di Luar Jawa. Di Jawa pada tahun 2017 penyaluran pinjaman mencapai angka 2.185,63 miliar, kemudian Desember 2018 naik menjadi 19.617,46 miliar dan pada Juni 2019 naik lagi menjadi 38.489,44 miliar rupiah. 
 
Sedangkan diluar Pulau Jawa, pada Desember 2017 akumulasi penyaluran pinjaman menunjukkan angka 378,32 miliar, kemudian bulan Desember 2018 naik menjadi 3.048,61 miliar dan pada Juni 2019 naik lagi menjadi 6.316,39 miliar rupiah. 
 
Keadaan ini sangat baik karena dapat mempengaruhi perkembangan inklusi keuangan dan mengakibatkan terwujudnya stabilitas perekonomian terjaga. Namun dapat kita ketahui adanya perbedaan perkembangan penyaluran pinjaman di Jawa yang lebih tinggi dibandingkan dengan di Luar Jawa. 
 
Menurut survei yang dilakukan OJK (2013), perbedaan penyaluran kredit dikarenakan 3 (tiga) faktor, yakni: 
  • faktor rendahnya wawasan masyarakat terkait fintech khususnya dalam hal pinjam meminjam, 
  • faktor kurang meratanya edukasi dan layanan jasa keuangan diberbagai wilayah di luar jawa, dan 
  • faktor masih terpusatnya kantor perusahaan fintech di pulau jawa khususnya di wilayah ibu kota negara.
 

Pengertian Fintech

Kajian empiris yang terkait fintech dan inklusi keuangan juga dilakukan oleh Gabor dan Brooks, (2016) memaparkan pentingnya peranan layanan dan akses keuangan berbasis fintech sebagai bentuk dari intervensi pembangunan keuangan.
 
Definisi fintech menurut para ahli ekonomi memiliki penjelasan yang beraneka ragam, berdasarkan Pribadiono (2016), fintech merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.
 
Berdasarkan Hsueh (2017), Teknologi Keuangan merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Dalam pengertian yang lebih luas, fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien (World Bank, 2016).
 
Menurut OJK yang dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
 
Dari berbagai macam definisi fintech diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Financial Technology (fintech) merupakan produk layanan masyarakat yang menggabungkan antara teknologi dengan sistem keuangan, dimana layanan fintech ini menyediakan inovasi pada bisnis pinjam meminjam.
 

Jenis-Jenis Fintech

Menurut Hsueh (2017) fintech memiliki beberapa jenis (tipe), berikut merupakan jenis-jenis (tipe-tipe) fintech, yaitu : 

Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems)

Contoh-contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu crossborder EC, online-to-offline (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. 

Peer-to-Peer (P2P) Lending 

Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-Peer Lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. 

Crowdfunding 

Crowdfunding merupakan tipe fintech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. 

Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Kelebihan dan Kekurangan Fintech

Adanya peran keuangan digital sebagai revolusi keuangan akan menambah, mempererat dan mempercepat intervensi keuangan pada masyarakat-masyarakat yang jauh dari jangkauan keuangan formal. Namun disisi lain, adanya revolusi keuangan yang mengalami dinamika cepat melalui inovasi teknologi keuangan akan memunculkan peluang dan resiko bagi stabilitas sistem keuangan. Hal ini menjadi pertimbangan yang memunculkan kehati-hatian bagi penentu kebijakan sehingga dapat dicermati permasalahan dan problem solving yang sesuai dan tidak menimbulkan kekhawatiran keuangan (Financial Stability Board, 2017).
 
Berdasarkan UU Pasal 5 (2) dan Pasal 23 POJK 77/2016 OJK di era ekonomi digital ini selain fokus dalam pengawasan sektor jasa keuangan bank maupun non bank, OJK juga fokus dalam pengawasan ekosistem fintech khususnya di bidang Fintech Lending atau biasa disebut Peer to Peer Lending/ pinjaman online (pinjol). Kemudian berikut ini merupakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan fintech menurut OJK (2016).

Kelebihan fintech

  1. Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
  2. Melayani masyarakat Indonesia yang belum mendapat layanan industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. 
  3. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. 
  4. Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
  5. Di Indonesia fintech turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusi/SKNI

Kekurangan fintech

  1. Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usaha nya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
  2. Ada sebagaian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Dasar Hukum Fintech

Fintech dalam perkembangannya di Indonesia memiliki landasan hukum yang dilindungi oleh OJK dan pihak aparatur negara lainnya seperti pihak kepolisian dan kejaksaan. Berikut landasan hukum fintech yang ada di Indonesia:
  1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
  2. UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Mengatur dan mengawasi Perkembangan Jenis Usaha Sektor Jasa Keuangan yang Menggunakan Kemajuan Teknologi (Fintech)
  3. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri fintech
  4. POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  5. POJK 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
 
 

KIRIM MASUKAN

Tatak Nurandhari
Tatak Nurandhari wuryantoro.com - Blogger Jalanan belajar menulis artikel pendidikan, ekonomi, keuangan, kesehatan, seni dan seputar teknologi internet, web dan juga pemerhati pendidikan di Indonesia. twitter | github | youtube | rss | blogger | rss
Posting Komentar untuk Tulisan Ini.